Ubarampe

Borders Divide, Customs Connect

 

 

“A nation that can’t control its border is not a nation”

-Ronald Reagen-

Memahami perspektif Ronald Reagen, turut memantik pemikiran akan vitalnya pengamanan wilayah perbatasan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat wilayah perbatasan merupakan “wajah” yang merepresentasikan bangsa. Di sisi lain, wilayah perbatasan juga menjadi pintu gerbang bagi importir dan eksportir yang berpotensi menyumbang penerimaan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, institusi kepabeanan Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendapatkan peran yang begitu strategis. DJBC bertugas mengamankan aspek kepabeanan (Customs) di perbatasan. Sebagai bagian dari insan Nagara Dhana Rakca, DJBC juga ikut mengawal kedaulatan ekonomi Indonesia. Sejatinya, sejauh apa langkah yang telah ditempuh DJBC untuk mengamankan wilayah tapal batas? Bagaimana DJBC mengelola tantangan dan hambatan yang semakin besar di lapangan? Adakah inovasi yang telah dilakukan oleh DJBC untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di perbatasan?

Tapal Batas Tak Pernah Lekas

Dewasa ini, pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Setidaknya terdapat lima hal pokok yang harus ditanggapi dalam mengelola dan mengamankan wilayah tapal batas. Kelima hal tersebut yakni manajemen, kedaulatan, aktivitas ekonomi, identitas diri dan partisipasi pemerintah daerah setempat. Lima hal ini pula yang menjadi mazhab pemerintah dalam menata 66 titik lintas batas negara yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Lebih jauh membahas konteks manajemen, pemerintah dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi pada berbagai kegiatan lintas batas. Dari konteks kedaulatan, wilayah perbatasan menegaskan eksistensi dari sebuah bangsa. Berbicara konteks ekonomi, titik beratnya berada pada aktivitas transaksional yang memanfaatkan zona perbatasan sebagai media utama. Perkara illegal border entry, narcotics smuggling, hingga sea piracy kian hari kian mengarah pada tindak kriminal transnasional. Sementara dari konteks identitas diri, wujud pengelolaan dan pengamanan lintas batas mencerminkan jati diri sebuah negara. Walaupun seluruh konteks di atas menjadi domain pemerintah pusat, partisipasi pemerintah daerah setempat juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan dan pengamanan lintas batas yang inklusif dan berkesinambungan.

Untuk mencapai kondisi wilayah perbatasan yang ideal, pengawasan lintas batas negara mengarah pada pemenuhan aspek CIQS (Customs, Imigration, Quarantines, dan Securities). Namun demikian, proses modernisasi jalur lintas batas nyatanya belum terjadi secara menyeluruh. Alhasil, masih ada jalur lintas batas yang belum memenuhi aspek CIQS. Jalur lintas batas ini juga cenderung memiliki infrastruktur yang masih sederhana.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, upaya untuk mengurangi gap infrastruktur di perbatasan pun digalakkan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjadikan tapal batas sebagai pintu gerbang Indonesia yang aman, nyaman dan memenuhi hak keuangan negara. Hal ini senada dengan salah satu semangat Nawacita yang mengisyaratkan pembangunan dari wilayah pinggiran.

Alteraksi semangat pembangunan kian dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan. Berkat instruksi tersebut, Indonesia kini memiliki 7 kawasan PLBN baru yang menunjang kegiatan di lintas batas. Tujuh PLBN tersebut diantaranya: Aruk, Entikong, Nanga Badau, Mota’ain, Motamasin, Wini dan Skow. Realisasi pembangunan PLBN ini kembali menegaskan keinginan pemerintah untuk mengubah “daerah terluar” menjadi “daerah terdepan” Indonesia.

Border Divide, Customs Connect

Paradigma pengelolaan dan pengawasan lintas batas telah mengarah pada konsep keterpaduan. Selain memperhatikan masalah akses dan barang, efektivitas manajemen operasional juga mendapat perhatian. Hal ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan kualitas unit pengelola dan SDM yang mengurus wilayah perbatasan.

Salah satu unit pengelola lintas batas tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC sebagai institusi kepabeanan bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Sebagai institusi yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan, DJBC juga menjadi bagian dari penjaga keuangan negara (Nagara Dhana Rakca). DJBC punya andil dalam melayani pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar yang dibebankan pada kegiatan ekspor dan impor barang. Secara garis besar, tugas utama DJBC di perbatasan terangkum dalam dua kata, yakni pelayanan dan pengawasan.

Urgensi peran DJBC di perbatasan pun masuk dalam agenda Reformasi Penguatan Kepabeanan Dan Cukai (RPKC), yang telah dicanangkan sejak Desember 2016. Melalui proram RPKC tersebut, DJBC mendorong pelayanan dan pengawasan kepabeanan secara maksimal, serta menyempurnakan prosedur kepabeanan yang terkait dengan perdagangan sehingga menunjang perekonomian masyarakat di perbatasan.

Revitalisasi peran DJBC ini tercermin dalam 3 program terobosan. Program pertama yakni penyederhanaan prosedur kepabeanan di perbatasan. Program kedua yaitu penyederhanaan prosedur kendaraan bermotor di perbatasan. Implementasi program ini diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPINTAR (Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Lintas Batas Negara) pada sebagian PLBN. Program lain yang turut dicanangkan adalah penggunaan aplikasi kepabeanan. Keberadaan aplikasi SISKA (Sistem Otomasi Kartu Identitas Lintas Batas) dirasa sangat bermanfaat bagi para pelintas batas. Selain itu, optimalisasi aplikasi CEISA (Customs Excise Information and Automation) yang mengintegrasikan seluruh layanan DJBC diharapkan juga dapat memudahkan pengguna jasa dimanapun berada.

Di sisi lain, DJBC pun menyadari bahwa peran community protector dan border management harus berjalan senada seirama. Maka dari itu, melalui Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, DJBC berupaya merestrukturisasi berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan di perbatasan. Salah satunya adalah membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum. Tak hanya itu, perbaikan dan penambahan sarana prasarana pengawasan seperti; mesin x-ray, ion scan, dry port (tempat penimbunan sementara) dan anjing pelacak K-9 kian ditingkatkan. DJBC juga memperkuat kapasitas pengawasan maritim dengan mengoptimalkan Marine Customs Unit.

Sejatinya, seluruh upaya yang telah ditempuh DJBC memiliki tujuan utama untuk mengawal kedaulatan ekonomi Indonesia. Namun demikian, disadari atau tidak, DJBC juga ikut andil dalam menjaga “denyut nadi” kehidupan masyarakat perbatasan. Kemudahan yang diberikan kepada pelintas batas ikut mengimplementasikan sisi lain DJBC. Menjadi penghubung antarbangsa yang terpisah secara teritorial, selaras dengan prinsip ”Border Divide, Customs Connect

Pastikan Kesempurnaan

Menjadi garda terdepan di beranda Indonesia, memaksa insan Bea dan cukai untuk berkawan dengan tantangan dan hambatan. Faktanya, luas jalur ilegal yang harus dipantau berbanding lurus dengan keterbatasan jumlah petugas. Adanya disparitas kebijakan nilai barang yang dibebaskan/diperbolehkan untuk diimpor juga menjadi hal yang harus dihadapi. Penyalahgunaan fasilitas Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) untuk memasukkan barang dagangan pun acap kali ditemui. Modus penyalahgunaan zona netral perbatasan sebagai tempat transaksi belakangan juga turut terjadi.

Tak cukup sampai di sana, petugas Bea dan Cukai di perbatasan bahkan dipaksa untuk melawan kondisi insecure yang mengintai mereka selama bertugas. Intimidasi pihak tertentu yang memiliki jaringan dan pengaruh besar di lingkup masyarakat lokal jelas menjadi momok. Keberadaan praktek hukum adat yang disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk menekan petugas juga masih menghantui. Potensi terjadinya “gesekan etnis” dan kekerasan fisik tak pelak turut menggugah rasa aman mereka. Kondisi ini masih ditambah dengan keterbatasan akses dan konektivitas yang jelas-jelas mencipta jarak diantara mereka dan orang-orang terkasih. Namun demikian, sesulit apapun tantangan dan hambatan yang muncul, petugas Bea dan Cukai harus menjalankan tugasnya dengan profesional. Mereka wajib memastikan terselenggaranya kesempurnaan pelayanan dan pengawasan di tapal batas.

Harus Makin Baik

Memainkan peran penting di wilayah perbatasan, mau tak mau mendorong DJBC untuk menjadi institusi yang dinamis. Pelayanan dan pengawasan tapal batas membutuhkan prasyarat dan pranata yang terus berkembang. Pembaharuan regulasi dan teknologi jelas harus menjadi agenda rutin demi menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan. DJBC juga harus mempersiapkan sumber daya pegawai yang mumpuni serta menciptakan iklim organisasi yang kondusif .

Pergeseran peran DJBC, dari revenue collector menjadi industrial assistance/ trade facilitator, kian menguatkan fungsi community protector. Di sisi lain, kebijakan perdagangan bebas akan menghapus keberadaan bea masuk dan keluar yang berdampak pada target penerimaan negara. Efek dominonya, tindak penyelundupan dan perdagangan illegal disinyalir meningkat. Dengan demikian, peran DJBC pun akan semakin dipertaruhkan.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah keseimbangan fungsi pelayanan dan pengawasan. Ketatnya pengawasan harus diiringi dengan optimalisasi pelayanan, sehingga pengguna jasa tetap mendapatkan kemudahan.

Dengan menetapkan target yang menantang dan terpelihara di masa depan, bukan tidak mungkin bagi DJBC untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka. Tak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Bravo Bea Cukai!

A Moment Capturer. Amateur Runner. Interest with Nature, Book, and Travelling.Loves coffee.

Lia Subekti

A Moment Capturer. Amateur Runner. Interest with Nature, Book, and Travelling.Loves coffee.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *